PENGERTIAN ETIKA POLITIK
Etika
Politik terdiri dari dua kata yaitu Etika dan Politik.Etika(Yunani
Kuno:"ethikos", berarti "timbul dari kebiasaan") adalah
sebuah sesuatu dimana danbagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai
atau kualitas yang menjadistudi mengenai standar dan penilaian moral. Sedangkan
Politik adalah prosespembagian kekuasaan yang melibatkan interaksi antara
pemerintah dan/ataumasyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan
keputusan yangmengikat untuk kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam
suatu wilayahtertentu. Jadi etika politik adalah nilai-nilai azas moral yang
disepakati bersama baikpemerintah dan/atau masyarakat untuk dijalankan dalam
proses pembagiankekuasaan dan pelaksanaan keputusan yamg mengikat untuk
kebaikan bersama.6.
MANFAAT ETIKA POLITIK BAGI PEJABAT DALAM
PELAKSANAAN SISTEM POLITIK INDONESIA
Sebagai
salah satu cabang etika, khususnya etika politik termasuk alamlingkungan
filsafat. Filsafat yang langsung mempertanyakan praksis manusia adalahetika.
Etika mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia. Ada bebagaibidang
etika khusus, seperti etika individu, etika sosial, etika keluarga, etika
profesi,dan etika pendidikan.dalam hal ini termasuk setika politik yang
berkenaan dengandimensi politis kehidupan manusia.
Etika
berkaitan dengan norma moral, yaitu norma untuk mengukurbetulsalahnya tindakan
manusia sebagai manusia. Dengan demikian, etika politikmempertanyakan tanggung
jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia danbukan hanya sebagai warga Negara
terhadap Negara, hukum yang berlaku dan lainsebagainya.
Fungsi
etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alatteoritis untuk
mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secarabertanggung jawab.
Jadi, tidak berdasarkan emosi, prasangka dan apriori, melainkansecara rasional
objektif dan argumentative.
Etika politik tidak langsung mencampuripolitik
praktis. Tugas etika politik membantu agar pembahasan masalah-masalahidiologis
dapat dijalankan secara obyektif.
Hukum
dan kekuasaan Negara merupakan pembahasan utama etika politik.Hukum sebagai
lembaga penata masyarakat yang normatif, kekuasaan Negarasebagai lembaga penata
masyarakat yang efektif sesuai dengan struktur gandakemampuan manusia (makhluk
individu dan sosial). Jadi etika politik membahashokum dan kekuasaan.
Prinsip-prinsip etika politik yang menjadi titik acuan orientasimoral bagi
suatu Negara adalah adanya cita-cita The Rule Of Law, partisipasidemokratis
masyarakat, jaminan ham menurut kekhasan paham kemanusiaan dansturktur
kebudayaan masyarakat masing-masing dan keadaan sosial.
Ada
beberapa manfaat etika politik bagi para pejabat.
Pertama, etikadiperlukan
dalam hubungannya dengan relasi antara politik dan kekuasaan. Karenakekuasaan
cenderung disalahgunakan maka etika sebagai prinsip normatif/etikanormatif
(bukan metaetika) sangat diperlukan. Etika di sini ada sebagai sebuahkeharusan
ontologis. Dengan memahami etika politik, para pejabat tidak
akanmenyalahgunakan kekuasaannya. Dengan demikian kebijakan pembabatan
kopiseperti yang pernah terjadi di kabupaten Manggarai tidak akan terjadi. Hal
inimenunjukkan pemerintah tidak menyadari bahwa mereka adalah representan
rayat,karenanya mereka mesti melayani dan memperhatikan kesejahteraan rakyat,
bukanmembunuh rakyat dengan mencaplok dan mengambil lapangan pekerjaan
utamasebagai sumber hidup mereka.
Kedua,
etika politik bertujuan untuk memberdayakan mekanisme kontrolmasyarakat
terhadap pengambilan kebijakan para pejabat agar tidak menyalahietika.
Masyarakat sebagai yang memiliki negara tidak bisa melepaskan diri
dalammengurus negara. Masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama
denganpara pejabat, namun dalam tataran tertentu keduanya berbeda.
Dalam
negara dengan alam demokrasi peranan masyarakat sangat besaryang nyata dalam
sikap mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah. Para pejabatsebagai
representan rakyat tentu akan mendengar kritikan tersebut sebelum
sebuahkebijakan diambil. Warga negara yang demokratis mesti berusaha
untukmenghentikan pengambilan keputusan yang dapat merugikan warga
walaupunkeputusan tersebut dianggap benar oleh para pejabat.
Mekanisme
kontrol tersebut sangat penting agar para pejabat tidakmengambil kebijakan yang
merugikan masyarakat. Masih hangat dalam ingatan kitatentang rencana tambang
emas di Lembata. Masyarakat yang terancam akanteralienasi dari berbagai aspek
kehidupannya memrotes dan menolak rencanatersebut. Tindakan masyarakat tersebut
dilihat sebagai cara masyarakat mengontrolkebijakan yang diambil pemerintah.
Ketiga,
para pejabat dapat bertanggung jawab atas berbagai keputusan yangdibuatnya baik
selama ia menduduki posisi tertentu maupun setelah meninggalkan jabatannya. Para pejabat bekerja dalam lingkup organisasional, oleh karena itu segala
kebijakan yang diambil mesti berdasarkan kesepakatan bersama. Namun,mereka
tidak dapat melarikan diri dari tanggung jawabnya sebagai seorang pribadiatas
sebuah keputusan. Tanggung jawab pribadi tidak hanya berlaku saat iamemegang
jabatan publik tertentu, tetapi juga terus berlanjut ketika ia berada padafree
position.
Tanggung
jawab pribadi juga dapat mendukung akuntabilitas bagi keputusanyang kurang
dapat dianggap berasal dari pejabat-pejabat yang baru. Karenatanggung jawab
pribadi melekat pada pribadi dan bukan pada kolektivitas, makatanggung jawab
tersebut selalu melekat dan mengikuti pejabat ke mana pun ia pergi.Kita dapat
menelusurinya setiap waktu juga pada saat ia tidak sedang memegang suatu
jabatan publik tertentu.
Etika politik
menolak segala kecenderungan yang terus berkembangterutama yang menyangkal
tanggung jawab pribadi dan kecenderungankomplementer yang mempertalikannya
dengan berbagai jenis kolektivitas.
DAMPAK DARI TERJADINYA KEMEROSOTAN ETIKA
POLITIK DALAM PELAKSANAANSISTEM POLITIK INDONESIA
Dalam
pembahasan etika, persoalan yang diperbincangkan mengenai konteksbaik atau
buruk suatu perbuatan manusia. Khususnya mengenai nilai-nilai
perbuatanyang dilakukan oleh setiap individu. Pengelompokkan perbuatan baik dan
buruktentunya mengacu pada aturan yang berlaku sebagai landasan etika.
Setiap
manusia memiliki hati nurani yang menjadi penyaring sebelummelakukan tindakan.
Naluri inilah yang menjadi pengontrol untuk melakukanperbuatan yang baik.
Tindakan pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua yaknibaik atau buruk. Dalam
pengelompokkan tersebut memberikan batasan bagi setiapmanusia agar tidak
melakukan apa yang ingin dilakukan melainkan tindakan itu harusdisesuaikan
dengan norma-norma yang berlaku.
Persoalan
etika merupakan hal yang sangat vital dalam interaksi sosial karenasetiap
perbuatan manusia menimbulkan dampak sesuai dengan apa yang dilakukan.Perbuatan
yang baik menghasilkan dampak yang baik, begitupun sebaliknya.Meskipun dalam
kenyataan dilapangan, khususnya ranah politik, terkadangperbuatan yang baik
berdampak buruk dan perbuatan yang buruk berdampak baik.Hal ini terjadi karena
pemahaman ‘menghalalkan segala cara’ menghiasi pentasperpolitikan di Indonesia.
Dinamika
politik kebangsaan baik politik lokal maupun politik nasional hampirmelupakan
nilai-nilai fundamental masyarakat Indonesia. Padahal Indonesiamerupakan negara
hukum, negara religius, dan negara yang memilikikeanekaragaman adat dan budaya.
Keterkaitan
etika dan politik sangat erat karena politik tanpa etika tentunyaakan
melahirkan dampak negative yang tersistematis. Perlu kita cermati fakta
yangterjadi dilapangan bahwa beberapa kasus politik disebabkan
oleh hilangnya ruh etikapada diri seorang politisi. Keterpurukan etika
inilah menyebabkan maraknyakercurangan seperti politik uangkampanye
negatiF ,pembohongan masyarakat, janjikepalsuandanperang kata-kata.
Keterpurukan
tersebut terkadang dimaknai sebagai bagian dari strategipolitik untuk mencapai
target. Sehingga segala cara dilakukan tanpa mengindahkannilai hakiki yang
telah dianut masyarakat Indonesia sejak pra kemerdekaan. Perludipahami bahwa
hal ini sangat menciderai hati nurani dan prinsip demokrasimasyarakat Indonesia
yang khas dengan kearifan lokal sebagai bangsa yangbermartabat.
Merosotnya
etika para aktor politik membuat masyarakat Indonesia gelisahdalam menggapai
kemakmuran dan kesejahteraan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh para
pendiri republik. Pelaku politik cenderung hanya berbicarakepentingan praktis.
Padahal dalam setiap ruang dan waktu terdapat batasanperilaku manusia yang
dirumuskan dalam sebuah tata nilai berkehidupan.
Penanaman
etikalah yang perlu diindahkan oleh semua pelaku politik tanpaterkecuali. Biar
bagaimanapun juga, praktek politik tidak akan pernah mencapaiposisi ideal jika
melupakan prinsip-prinsip etika. Etikalah yang akan mengarahkankearah yang
lebih baik karena etika akan berperan sebagai pengendali setiap geraklangkah.
Sebenarnya
etika dalam politik tidak susah untuk diaplikasikan. Penulispunmeyakini bahwa sebenarnya para pelaku politik sadar bahwa praktek kecuranganyang dilakukan itu
tidak dibenarkan. Hanya saja karena hal ideal ini diperhadapkandengan
kesenangan pragmatis yang justru menghancurkan rumusan nilai yang sudahdibangun
puluhan tahun yang lalu.
Akibat
dari keterpurukan etika yang sudah menyatu dengan pentasperpolitikan, sehingga
masyarakat terkadang menilai politik itu kotor, politik itumemanipulasi
kekuasaan, politik itu rekayasa kebaikan, politik itu praktekpembodohan.
Anggapan seperti ini sering keluar dari mulut masyarakat yang sudahmuak melihat
atmosfir politik.
Penafsiran
politik itu baik atau buruk sangat tergantung pada aktor (pelaku)politik itu
sendiri. Akan mengarah ke hal yang positif jika pelakunya memilikikesadaran
akan sebuah prinsip moral dan mengarah ke hal negative jikamengabaikan prinsip tersebut.
Pada dasarnya politisilah yang memiliki peran pentingdalam mengendalikan
praktek politik itu sendiri.
Penilaian
bahwa politik itu suatu perjuangan, politik itu suatu ibadah, politikitu suatu
kebajikan yang perlu dicapai bersama-sama. Hal ini hanyalah sekedarhayalan
apabila elemen masyarakat menjadi penonton sejati atas rekayasa yangdilakukan
oleh politisi. Dengan demkian, perlu ada kontrol sosial agar keterpurukantidak
semakin merajalela.
KORUPSI DAN JANJI PALSU SANGAT DIBENCI
Kata korupsi dan janji palsu terasa begitu melekat. Dua kata itu menjadi
jawaban spontan ketika generasi muda sekarang ditanya, ”Apa persepsimu tentang
anggota DPR?”
Dua kata itu menjadi keprihatinan dalam perjalanan persiapan Pemilu 2014
pada sebuah diskusi tertutup yang diselenggarakan Kementerian Koordinator
Politik, Hukum, dan Keamanan beberapa hari lalu.
Masalahnya, sekitar 60 juta pemilih pemula, entah mereka yang tergolong
muda dan pernah mengikuti pada periode lima tahunan sebelumnya atau baru
pertama kalinya, akan berperan serta menggunakan hak suaranya dalam Pemilu
2014.
Potret buram jawaban ”korupsi” dan ”janji palsu” tersebut ditekankan oleh
pengamat politik J Kristiadi dari Center for Strategic and International Studies
(CSIS). Tantangan terbesar Pemilu 2014 adalah mengajak generasi muda untuk ikut
menentukan wakil rakyat maupun pemimpin bangsa ini dengan menggunakan hak
pilihnya.
”Kemenangan dalam setiap pemilu harus dilihat hasilnya. Mulai dari
menghasilkan elite, kekuatan politik, hingga kebijakan yang menguntungkan
rakyat. Bukan keuntungan sesaat pada saat kampanye,” ujar Kristiadi.
Apabila dimaknai secara positif jawaban-jawaban generasi muda tersebut,
sebagian rakyat, terutama kalangan muda, sesungguhnya belakangan ini sudah
mulai terjun langsung ke dunia politik untuk memberi warna perubahan. Mereka
sudah jenuh terhadap realitas tertangkapnya pelaku-pelaku suap dan koruptor,
serta muak dengan janji-janji palsu calon anggota legislatif maupun calon
presiden terdahulu.
Namun, jika dimaknai secara negatif, bermunculanlah sikap apatis dan
pesimistis pemilih pemula terhadap masa depan bangsa ini.
”Buat apa mengikuti proses pencoblosan di bilik suara kalau hasilnya tidak
memengaruhi kehidupan pemilih pemula? Hasilnya, bahasa orang mudanya, pemilu
enggak ngefek bagi kita,” kata Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi
(Perludem) Titi Anggraini.
Ada kekhawatiran, sebagaimana diungkapkan Direktur Politik Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Lutfi,
militansi yang tinggi dari kalangan mahasiswa bakal luluh lantak.
”Keputusan memilih untuk tidak memilih kini juga dipandang menjadi sikap
keren bagi kaum muda di era keterbukaan demokrasi. Butuh opini publik yang
lebih baik untuk mendorong kaum muda memanfaatkan hak politiknya,” ujar Lutfi.
Banyak persoalan
Persoalan lain, peta permasalahan Pemilu 2014 terungkap begitu banyak. Dari
setiap tahapan awal pemilu, kini masalah daftar pemilih tetap (DPT) sedang
mengemuka. Namun, ada apresiasi atas kemauan politik Komisi Pemilihan Umum
(KPU) yang terus berupaya memutakhirkan data.
Tak sedikit, relasi KPU dan Badan Pengawas Pemilu, serta Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu, juga menjadi salah satu masalah. Begitu pula problematik
anggaran penyelenggaraan Pemilu 2014 yang sangat rawan, mulai dari persetujuan
besaran anggarannya yang mencapai Rp 17 triliun hingga pencairan yang
dikhawatirkan terlambat dilakukan pemerintah. Peta kerawanan konflik dan
keamanan distribusi logistik pun menjadi kekhawatiran.
Tak heran, sempat terungkap dalam diskusi tentang cuplikan kisah kampanye
Ganjar Pranowo yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah. Dalam blusukan ke
sebuah pasar di Semarang, Ganjar sempat berjabatan tangan dengan banyak
pedagang. Lalu kasak-kusuk disebut, jabatan tangannya tanpa disertai grenjelan
atau uang sedikit pun sebagai salam tempel.
Namun, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut dengan
cerdas membuka wawasan rakyat yang diharapkan menjadi pemilihnya. Bisa saja, misalnya,
saat itu Ganjar memberikan uang Rp 100.000 kepada setiap pedagang. Tentu, uang
ratusan juta rupiah sudah digulirkan. Lalu, suara rakyat direbut untuk
menduduki kursi jabatan gubernur. Namun, sejak saat itulah hubungan pemimpin
dan rakyatnya putus.
Kelak, jangan lagi berharap ada anggaran pemeliharaan dan penataan pasar
yang lebih baik karena semua yang diharapkan rakyat sudah dibayar di muka saat
itu.
Pemilih kian rasional. Calon anggota legislatif maupun calon presiden
bersainglah secara cerdas. Pilihan bentuk kampanye cerdas berada di setiap
caleg dan capres.
,.
